Infoseputarsumsel.com – Pembentukan Board of Peace (BoP) digadang-gadang sebagai terobosan diplomatik baru untuk mendorong stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik. Forum multilateral ini diinisiasi oleh Amerika Serikat dan diikuti lebih dari 20 negara, termasuk Israel dan Indonesia. Namun, kehadiran BoP justru menuai sorotan karena konflik bersenjata di Gaza belum benar-benar berhenti.
Dilansir dari Reuters, Board of Peace dirancang sebagai forum koordinasi internasional untuk mengelola bantuan kemanusiaan, rekonstruksi infrastruktur, serta pembahasan tata kelola keamanan di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menilai pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kerap tersandera veto politik. Meski demikian, sejumlah negara dan pengamat internasional meragukan efektivitas BoP dalam menghentikan kekerasan di lapangan.
Operasi Militer Masih Berjalan, Efektivitas BoP Dipertanyakan
Keraguan tersebut beralasan. Meski Israel menjadi bagian dari Board of Peace, operasi militer di Gaza masih terus terjadi. Berdasarkan laporan Reuters dan sejumlah media internasional, serangan udara dan operasi darat tetap berlangsung di berbagai titik dengan dalih menargetkan kelompok militan. Fakta ini menunjukkan adanya jurang antara komitmen diplomatik di meja perundingan dan realitas konflik di lapangan.
BACA JUGA: Menghormati Laki-laki Tanpa Merendahkan Perempuan: Kritik atas Patriarki Kolot
Situasi ini juga disoroti oleh The Washington Post yang menilai Board of Peace belum memiliki mekanisme penegakan yang jelas untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi. Tanpa instrumen tekanan politik atau sanksi, BoP dinilai lebih berfungsi sebagai forum diskusi ketimbang alat penghentian konflik. Akibatnya, penderitaan warga sipil Gaza masih terus berlanjut meski inisiatif perdamaian telah diumumkan.
Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Diplomasi Kemanusiaan
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia mengambil posisi aktif. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza melalui Board of Peace. Kontribusi tersebut mencakup pengiriman personel non-tempur untuk bantuan medis, logistik, serta dukungan rekonstruksi, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan ini bukan bentuk legitimasi terhadap tindakan militer Israel, melainkan upaya memastikan kehadiran negara-negara yang konsisten membela Palestina di dalam forum internasional. Dengan bergabung di BoP, Indonesia berharap dapat menyuarakan kepentingan rakyat Palestina secara langsung dan mendorong solusi dua negara (two-state solution).
BACA JUGA: 500 Days of Summer: Ketika Cinta Tidak Gagal, tapi Ekspektasi yang Salah
Kritik terhadap Board of Peace: Forum Simbolik atau Solusi Nyata?
Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat menilai Board of Peace berpotensi menjadi alat politik negara-negara besar tanpa memberikan dampak nyata bagi penghentian kekerasan. Keterlibatan Israel di dalamnya, sementara serangan masih berlangsung, memperkuat anggapan bahwa BoP lebih bersifat simbolik daripada substantif.
Masa Depan Board of Peace dan Tantangan Perdamaian Gaza
Ke depan, tantangan terbesar Board of Peace adalah membuktikan bahwa forum ini tidak sekadar menghasilkan pernyataan politik. Tanpa tekanan diplomatik yang nyata terhadap pelanggaran gencatan senjata, BoP berisiko kehilangan legitimasi.
BACA JUGA: Anak Sekolah, Kemiskinan, dan Sistem yang Kita Biarkan
Bagi Indonesia, keterlibatan di dalamnya menjadi ujian penting: apakah mampu memanfaatkan forum ini untuk benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau justru terseret dalam proses perdamaian yang berhenti di atas kertas.
