Infoseputarsumsel.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kondisi sejumlah negara yang mulai terdampak perang di Timur Tengah. Filipina sudah mengumumkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya menekankan bahwa darurat energi bukan berasal dari APBN, melainkan akibat gangguan suplai. Menurutnya, Indonesia masih memiliki pasokan energi, namun pemerintah diminta tetap bersiap jika kondisi global memburuk.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau suplai berhenti. Bukan soal harga, tetapi suplainya nggak ada. Saat ini masih ada suplai, jadi kita mesti terus siap-siap ke depan,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
APBN Masih Tahan Terhadap Kenaikan Harga Energi
Purbaya memastikan bahwa APBN masih mampu menghadapi kenaikan harga energi dan tidak akan diubah hingga akhir tahun. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi sampai titik harga yang sangat tinggi. Saat ini, APBN masih aman sampai akhir tahun. Keputusan akhir tetap tergantung pimpinan, tetapi secara umum aman,” jelas Purbaya.
Terlalu Dini untuk Mengubah Harga Minyak dan Subsidi
Menteri Keuangan menilai bahwa saat ini terlalu dini untuk melakukan penyesuaian harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. Purbaya menekankan bahwa perhitungan akan dilakukan jika harga energi benar-benar melonjak.
“Nanti kalau harga naik tinggi baru kita hitung lagi. Tidak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100 per barel. Kita hitung rata-rata dulu,” tambahnya.
Siap-siap Menghadapi Krisis Energi Global
Kondisi global yang semakin tidak stabil akibat konflik di Timur Tengah menuntut Indonesia untuk tetap siap menghadapi potensi gangguan suplai energi. Menurut Purbaya, persiapan ini lebih penting dibandingkan sekadar mengubah APBN saat ini.
