Palembang, Infoseputarsumsel – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kota Palembang dinilai memiliki kesiapan untuk menjadi salah satu daerah percontohan program tersebut.
Hal itu disampaikan usai pertemuan Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim dengan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico di Kantor Kemensos, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Palembang yang dinilai serius mendukung program Sekolah Rakyat. Palembang disebut sebagai salah satu kota strategis dalam pengembangan program pendidikan berbasis pengentasan kemiskinan.
“Palembang ini salah satu kota yang cukup siap. Program Sekolah Rakyat di sini sudah mulai berjalan dan menyasar anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” ujar Robben Rico.
Namun demikian, Kemensos menekankan perlunya percepatan penyelesaian persoalan lahan dan administrasi. Status lahan, kata dia, harus dipastikan jelas dan tidak bermasalah agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan. Selain pendidikan tanpa biaya, program ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar siswa.
Setiap siswa direncanakan memperoleh dukungan pembiayaan sekitar Rp4 juta per bulan yang mencakup kebutuhan makan, perlengkapan sekolah, hingga operasional tenaga pengajar. Fasilitas sekolah juga ditargetkan memiliki standar setara sekolah unggulan.
Sementara itu, Sekda Palembang Aprizal Hasyim menyatakan pemerintah kota siap mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia menyebutkan lahan seluas sekitar 6,7 hektare telah disiapkan, disertai rencana peningkatan infrastruktur pendukung.
“Kami telah menyiapkan lahan serta melengkapi kebutuhan administrasi, termasuk AMDAL dan analisis lalu lintas,” ujar Aprizal.
Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dimulai pada Juni 2026. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan luas lahan sekitar 6,9 hektare.
Ia menambahkan, penyediaan lahan mendapat dukungan dari pihak Lanud melalui skema pinjam pakai sambil menunggu proses hibah.
Sekolah tersebut diproyeksikan dapat menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang M. Raimon Lauri mengatakan program ini difokuskan bagi masyarakat dalam kategori miskin ekstrem agar tepat sasaran.
“Program ini diharapkan dapat memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan yang layak,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan melalui sektor pendidikan di Kota Palembang.
