Infoseputarsumsel.com – Bagi seorang wanita, komitmen pernikahan dan janji suci adalah puncak dari sebuah jalinan asmara. Impian indah itu pula yang sempat dipeluk erat oleh DN (23), seorang perempuan asal Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Namun, apa yang ia kira sebagai awal dari masa depan yang membahagiakan, kini justru berubah menjadi perjuangan panjang mencari keadilan di markas Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Polda Sumsel).
Pada Sabtu (13/06/2026), dengan langkah berat namun penuh tekad, DN mendatangi Polda Sumsel. Ia resmi melaporkan kekasihnya sendiri, Bripda F (23), seorang oknum polisi yang berdinas di Polres Muratara. Dugaan pelanggaran hukum yang dilayangkan pun tidak main-main, yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan pemaksaan tindakan aborsi.
Bermula dari Janji Manis Berujung Manipulasi
Kisah memilukan ini berawal pada tahun 2024, saat DN dan Bripda F sepakat merajut kasih sebagai sepasang kekasih. Waktu berjalan, hingga sebuah peristiwa di kamar Hotel The Zuri, Jalan Radial, Kelurahan 26 Ilir, Palembang, pada Jumat (19/12/2025) dini hari, mengubah segalanya.
Malam itu, di bawah bujuk rayu dan janji manis akan segera dipinang menjadi seorang Bhayangkari—istri sah anggota Polri—pertahanan DN akhirnya runtuh. Namun, janji tinggal janji. Alih-alih melangkah ke pelaminan, DN kini harus menghadapi kenyataan pahit sendirian di tengah kondisi berbadan dua.
“Akibat hubungan badan itu sekarang klien kami tengah hamil dengan usia kandungan telah 5 bulan,” ucap penasihat hukum DN, Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H.
Conie mengungkapkan bahwa bujuk rayu yang dilakukan Bripda F sudah sangat jauh, bahkan kedua belah pihak sempat menentukan tanggal pernikahan hingga urusan mahar. Namun, badai datang pada April 2025 ketika sang oknum polisi tiba-tiba memutus komunikasi secara sepihak. Belakangan diketahui, persiapan pernikahan yang dijanjikan tersebut ternyata sama sekali belum pernah dilaporkan ke Polres Muratara.
“Terlapor membohongi klien kami sebelum memutus komunikasi, sempat meminta tes DNA bahkan menyuruh korban untuk aborsi,” ungkap Conie pilu.
Corengan di Wajah Institusi Menjelang HUT Bhayangkara
Kasus mencuatnya dugaan oknum polisi Muratara hamili pacar ini terjadi di momen yang sangat sensitif bagi korps berseragam cokelat. Tak lama lagi, Polri akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-80 pada 1 Juli 2026. Tindakan Bripda F dinilai telah menorehkan luka mendalam pada citra kepolisian di mata masyarakat.
Indah Permatasari, tim penasihat hukum DN lainnya, sangat menyayangkan sikap tidak bertanggung jawab dari oknum tersebut.
“Seharusnya Polri menjaga Marwah sebagai institusi kepolisian, bukan malah menjatuhkan. Artinya kami meminta atensi kepada bapak Kapolda untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan cepat dan transparan. Kami tetap akan mendampingi klien kami hingga tuntas dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” tegas Indah.
Respons Tegas dari Polda Sumsel
Laporan yang dilayangkan oleh DN kini telah resmi masuk ke meja penyidik. Pihak kepolisian pun memastikan bahwa kasus ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, meskipun melibatkan anggota mereka sendiri.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, membenarkan bahwa pengaduan dari DN telah resmi diterima dan mulai bergulir.
“Betul ada laporannya di Polda Sumsel dan sekarang sedang ditangani oleh penyidik dari Direktorat PPA PPO,” ucap Nandang singkat.
Kini, DN hanya bisa berharap agar hukum dan keadilan berpihak kepadanya serta janin yang dikandungnya. Di tengah penantian proses hukum, ia harus menguatkan diri menghadapi kenyataan pahit: seragam yang awalnya menjanjikan perlindungan, justru menjadi sumber kepedihan terdalam hidupnya.
